Hasil konferensi 172 negara di Wina beberapa waktu lalu memberikan gambaran yang mengerikan, di mana 800 narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substance (NPS) telah menyerbu dunia. Terhitung 71 jenis di antaranya sudah masuk ke Indonesia.
Demikian disampaikan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Dunan Ismail Isja, saat menjadi narasumber dalam sebuah talkshow di Bandung, Minggu (15/4). Ia juga menambahkan, saat ini prevalensi penyalahguna narkoba mencapai 1,7% atau 3,3 juta orang.
Menurut Dunan, dalam upaya penanggulangan narkoba, BNN melancarkan strategi seperti hari ini melalui pencegahan. Sementara itu BNN juga gencar dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.
“BNN mengajak kementerian atau lembaga,instansi swasta, masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan P4GN. Juga rehabilitasi, untuk menyelamatkan anak bangsa yang sudah terjerat narkoba. Apabila ada orang tua yang memiliki anak di bawah umur namun tidak melaporkannya, dapat dikenai sanksi hukum,” imbuh Deputi Dayamas.
Senada dengan pendapat di atas mengenai perang melawan narkoba, Pangdam Siliwangi, Besar Harto Karyawan mengungkapkan bahwa dalam merespon kondisi darurat narkoba semua elemen bangsa harus angkat senjata.
“Ironisnya, masyarakat masih adem menghadapinya. Perlu upaya tegas, siapa bandar, siapa korban dan siapa yang harus diingatkan. Bandar harus ditangkap tembak di tempat,” tegas Pangdam Siliwangi.
Pangdam juga menambahkan saat ini produksi narkoba terus menerus dan pasarnya begitu menjanjikan. “Kalau kita tidak putus jalur ini, akan bahaya.”
Ketika ditanyakan tentang komitmen di tubuh TNI, Pangdam tegas mengatakan jika ada personel yang melanggar di tubuh TNI, maka sanksinya adalah pemecatan dan proses hukum tetap berlanjut,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolda Jabar, Agung Budi Maryoto, menuturkan strategi penanggulangan narkoba adalah dengan preventif, preemtif dan penegakkan hukum. Menurutnya himbuan tentang bahaya narkoba tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, namun juga edukasi pada masyarakat.
“Ada 3 pilar di masyarakat yaitu Bimmas, babinsa, dan lurah/kades yang bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba,” imbuh Kapolda.
Ketika disinggung tentang tindakan tegas, Kapolda sepakat bahwa harus ada tindakna tegas dan terukur dalam penegakkan hukum.
“Ada anggota yang kami pecat karena terlibat dalam masalah narkoba. Sebagai komandan saya harus bertanggung jawab untuk melindungi anggota yang lain dari pengaruh narkoba,” tegas Agung Budi Maryoto.
Karena itulah, ia menghimbau agar masyarkat berpartisipasi dalam penanggulangan masalah narkoba saat ini.
Dirut Citilink, Juliandara Nurtjahjo juga angkat bicara soal penanggulangan narkoba. Sebagai mitra BNN, pihaknya mengatakan sejak 2017 telah melakukan kerja sama dengan BNN. Juliandra mengaku pihaknya pernah mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan akibat ada pilotnya yang menyalahgunakan narkoba.
“Karena ini terkait dengan Safety dan kepercayaan publik akan penerbangan, maka kami dan BNN sepakat membuat program, tidak hanya untuk personel Citilink Indonesia, namun juga masyarakat yang menggunakan maskapai kami. Citilink sudah melakukan pemeriksaan tes narkoba melalui urine secara masal bagi staf dan karyawan juga air crew secara berkala. Dan hasilnya ada tindak lanjut yang sudah kami koordinasikan dengan BNN,” ungkap Dirut Citilink.
“Apabila ada anggota yang dengan sengaja melakukan pelanggaran narkoba, akan kami matikan keahliannya agar tidak bisa beroperasi di manapun. Ini adalah upaya untuk memberikan efek jera bagi segala bentuk pelanggaran narkoba,” tegas Juliandra.
Juliandra juga mengatakan di pesawatnya selalu ada peringatan tentang bahaya narkoba. Begitu pula dengan majalahnya, yang selalu menyajikan konten tentang bahaya narkoba.
“Kami juga melakukan kampanye seperti yang kita lakukan saat ini. Jika semakin banyak pelaku industri yang mendukung program pemerintah seperti saat ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.” Kata Dirut memungkasi pembicaraannya.
sumber bnn.go.id
Posting Komentar Blogger Facebook